Tuesday, January 24, 2012

Prinsip dan Karakteristik Hukum Islam

0 komentar
artikel hukum islam,prinsip pendidikan islam,politik,hukum,agama islam,prinsip politik islam
Bagi para teman-teman yang mencari referensi dan memperdalam pengetahuannya dibidang hukum, baik itu Hukum Lingkungan, Hukum Perikanan ataupun yang sekarang ini saya akan menulis tentang Prinsip dan karakteristik Hukum Islam.

Hukum Islam pada prinsipnya bersifat konstan; tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Pemikiran dan interpretasi umat Islam yang selalu berubah, sesuai dengan perubahan kondisi sosiohistoris, mobilitas sosial, dan dinamika kemajuan zaman. Hukum Islam dapat saja menerima interpretasi, sejauh tidak bertentangan dengan maksud, tujuan, dan hakikat syara’. Interpretasi ini kemudian menjadi fikih imam mazhab dalam Islam. Atas dasar ini, hukum Islam tersebut mencakup syara’ dan juga hukum fikih, karena arti syara’ dan fikih terkandung di dalamnya (Amir Syarifuddin, 1990:18).

artikel hukum islam,prinsip pendidikan islam,politik,hukum,agama islam,prinsip politik islam

artikel hukum islam,prinsip pendidikan islam,politik,hukum,agama islam,prinsip politik islam

Hukum Islam sangat elastis dalam dinamika perubahan sosial. Hukum Islam tumbuh dalam berbagai situasi dan kondisi yang mengitari umat Islam. Realitas ontologis hukum Islam ini, menurut Ahmad Hasan dalam bukunya The Early Development of Islamic Jusriprudence (1988: 24-25), kemudian melahirkan epistemologi fiqh yang pada dasarnya merupakan resultante dan interaksi para ulama dengan fakta sosial yang melingkupinya. Fakta sejarah tersebut menunjukan bahwa fiqh menjustifikasi pluralitas formulasi epistemologi hukum disebabkan adanya peran language games yang berbeda.

Karakteristik pemikiran mengenai hukum Islam mencuat pada gagasan yang orisinil dalam dinamisasi dan kontekstualisasi fiqh di kalangan umat Islam. Dalam pandangan salah seorang ulama di Indonesia, misalnya M. Hasbi Ash-Shiddieqy (1904-1975), ditegaskan bahwa prinsip al-mashlahah al-mursalah (kemaslahatan dalam perspektif syara’), yang berasaskan keadilan dan kemanfaatan serta sadd adz-dzari’ah (mencegah terjadinya kerusakan) merupakan grand theory dalam kontekstualisasi hukum Islam. Prinsip ini merupakan kombinasi dari prinsip-prinsip yang dipegang para imam mazhab, terutama aliran Madinah dan Kufah, yang terbukti mampu membawa ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Secara leksikal, maslahat (al-mashlahah) diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat. Misalnya, menuntut ilmu dalam Islam itu mengandung suatu kemaslahatan, maka hal ini berarti menuntut ilmu itu merupakan penyebab diperolehnya manfaat secara lahir dan batin (Husain Hamid Hasan, Nadzariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamy, 1971: 3-4).

Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Ushul (1983, I: 286) memformulasikan kemaslahatan itu dalam kerangka “mengambil manfaat dan menolak kemudaratan untuk memelihara tujuan-tujuan syara’.” Suatu kemaslahatan, menurut al-Ghazali, harus seiring dengan tujuan syara’, meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Atas dasar ini, yang menjadi tolok ukur dari maslahat itu adalah tujuan dan kehendak syara’, bukan didasarkan pada kehendak hawa nafsu manusia.

Leave a Reply

belajar menghargai merupakan modal keberhasilan