Thursday, January 19, 2012

Wawasan Hukum Perikanan

1 komentar
Bagi para sobat yang mencari referensi tentang hukum perikanan di indonesia, atau yang ingin menambah wawasan hukum perikanannya, maka pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan sedikit gambaran tentang Hukum perikanan itu sendiri yang berlaku di negara Republik Indonesia Tercinta ini. padahal sy baru2 aja ngeposting tentang Pasar Oligopoli Ilmu Ekonomi mikro,, tapi gak apa-apa dech, biarin juga klo dibilangin blog sy ini blog gado-gado.. (Emang Gue Pikirin)



Dalam dunia hukum kita mengenal ada tiga sumber kewenangan, yaitu Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. Dikaitkan dengan ini maka kewenangan penegakan hukum perikanan oleh ketiga instansi penegakan hukum perikanan tersebut yang bersumberkan pada UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka kewenangan tersebut merupakan kewenangan Atribusi. 


Secara hukum ketiga instansi penegak hukum perikanan tersebut sama-sama berwenang untuk membuat aturan hukum yang bersifat  regulasi dalam menjalankan kewenangannya untuk menegakkan hukum perikanan. Pembentukan aturan hukum regulasi tersebut harus berdasarkan UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena perlu kita sadari bahwa seluruh tindak pemerintahan di bidang penegakan hukumharus berdasarkan pada asas legalitas (berdasarkan pada aturan hukum yang jelas).








Penyelesaian konflik konflik kewenangan ini perlu dilakukan dengan pendekatan hukum. Perlu dibentuk suatu forum koordinasi seperti yang telah ditentukan dalam pasal 73 ayat (3) UU No.31 tahun 2004 tentan Perikanan. Meskipun pada kenyataannya telah dikeluarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER. 18/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, belumlah dapat menyelesaikan konflik kewenangan dalam penegakan hukum perikanan


One Response so far

  1. akbarsky says:

    nice this information
    blog walking

Leave a Reply

belajar menghargai merupakan modal keberhasilan